Kabar Gembira! Warga Tetap Bisa Terima BLT Walau Tak Punya NIK


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim
Iskandar, mengungkapkan pihaknya tidak bakal mempersulit mekanisme penyaluran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk masyarakat yang terdampak covid19.

“Ketika ada warga yang tidak punya NIK tidak harus dipaksakan punya NIK tapi
alamat ditulis selengkap-lengkapnya sebagai pertanggungjawaban, kemudahan ini
dalam upaya kemanusiaan,” kata Abdul dalam keterangannya, di Jakarta, Senin 27
April 2020.

Ia berharap dengan begitu tidak ada overlapping atau tumpang tindih praktek di
lapangannya. Meskipun pemberian BLT dana desa ini ada ketentuan maksimalnya
bukan berarti tidak bisa dikembangkan.

“Misalnya satu desa yang terdampak banyak masih bisa diperluas lagi yang
terpenting ada persetujuan dari Bupati atau Walikota. Untuk memastikan kalau datadata itu valid yang benar-benar membutuhkan, sisi kemanusiaan harus di
kedepankan,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak memberikan aturan atau kebijakan

dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan BLT, melainkan penentuan
itu diserahkan langsung kepada pihak Kepala Desa yang kemudian di data oleh
masing-masing RT setempat.

“Kita juga memberikan ruang kepada kepala desa untuk memutuskan siapa saja
yang layak mendapatkan BLT,” ujarnya dikutip dari liputan6.

Dia yakin dengan mempercayakan langsung kepada perangkat desa seperti, kepala
desa, RW, RT, karang taruna, tokoh masyarakat dan lainnya, tidak akan terjadi
tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih paham dan mengenal wargawarganya.

Sehingga tahu siapa saja yang berhak mendapatkan BLT, namun dirinya
menegaskan kembali kalau yang paling berhak itu adalah warga yang kehilangan
mata pencahariannya akibat dampak covid-19.

Tidak Ada Kriteria Tertentu
Sementara itu, pihaknya juga tidak menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk
memutuskan warga miskin seperti apa yang layak mendapatkan BLT.

“Kita tidak menggunakan 14 kriteria maupun 9 kriteria, miskin yang dimaksud di sini
adalah ukuran kehilangan mata pencaharian itu yang utama, kemudian
dikonsultasikan dengan data terpadu sosial, kalau nama dia belum tercantum, jelas
dia akan mendapat bantuan,” ujarnya.

Yang layak menurut Abdul misalnya supir yang kehilangan pekerjaan, tukangtukang, seperti pedagang baso, tukang kuli, dan sebagainya. Itu semua kehilangan
mata pencaharian sehingga mereka berhak mendapat dana desa.

“Ukuran utamanya adalah kehilangan mata pencaharian,” serunya.
Ia juga menghimbau kepada Kepala Desa yang hendak melakukan pengambilan
dana ke bank untuk berkoordinasi dengan pihak aparat setempat, supaya untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.


Tidak ada komentar untuk "Kabar Gembira! Warga Tetap Bisa Terima BLT Walau Tak Punya NIK"