8 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi, Listrik Gratis sampai Penangguhan Kredit


Jumlah kasus terinfeksi virus corona atau Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Presiden Joko Widodo melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah masing-masing sementara waktu dan membatasi aktivitas sosial hingga physical distancing atau membatasi kontak fisik.

Selain itu, Jokowi juga mengeluarkan berbagai kebijakan lain untuk membantu penanganan Covid-19, terlebih bagi masyarakat menengah ke bawah yang terdampak Virus Corona Covid-19. Di antaranya, memberikan gratis tarif listrik hingga memberikan penangguhan kredit. Berikut bantuan pemerintah pusat lainnya untuk mengurangi beban rakyat di tengah pandemi virus corona.


Gratis dan Diskon Tarif Listrik


Jokowi memberikan kebebasan dan diskon tarif listrik untuk pelanggan perusahaan listrik negara (PLN). Pembebasan tersebut akan diberikan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

"Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA," kata Jokowi saat konferensi pers bersama awak media melalui siaran telekonferance, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3).

Jokowi juga akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan listrik dengan daya 900 Volt Ampere yang berlaku selama 3 bulan ke depan.

"Pelanggan 900 VA, jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen untuk bulan April, Mei, dan Juni," imbuh Presiden Jokowi.


Menambah Dana Kartu Sembako

Presiden Joko Widodo juga menambah dana dalam kartu sembako murah yang mulanya Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per keluarga. Adapun tambahan anggaran ini akan berlaku selama enam bulan ke depan. Untuk menambah tunjangan Kartu Sembako Murah tersebut pemerintah telah menganggarkan Rp4.5 triliun.

"Akan ditambah Rp50 ribu. (Jadi) diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran. (Sudah) dianggarkan Rp4,5 triliun," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur melalui video conference, Selasa (24/3).


Menaikkan Insentif Kartu Pra Kerja

Insentif penerima kartu pra kerja dinaikkan oleh Jokowi yang mulanya Rp 650 ribu menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak akibatpandemi virus corona (Covid-19).

"Sehingga nanti setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan," ujar Presiden Jokowisaat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).


Memberikan Keringanan Pembayaran Kredit

Joko Widodo juga memberikan keringanan pembayaran kredit motor bagi pekerja informal, baik itu ojek online, supir taksi dan nelayan yang terdampak virus corona (Covid-19). Selain itu, Ia juga melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19. Kebijakan tersebut mulai berlaku April 2020.

"OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Mulai berlaku April ini, bulan April ini," ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan, keringanan cicilan ini ditujukan untuk pekerja informal dan pelaku UMKM yang nilai kreditnya di bawah Rp10 miliar. Prosedur pengajuan dilakukan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui email atau media komunikasi seperti whatsapp.

"Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA," jelas presiden ketujuh Indonesia itu.


Tanggung Selisih Bunga & Uang Muka Rumah Subsidi Rp1,5 T


Pemerintah juga memberikan bantuan pada program rumah subsidi untuk membantu masyarakat kecil selama virus corona. Pemerintah menyiapkan 2 stimulus yakni membayarkan selisih bunga dan memberikan subsidi uang muka bagi masyrakat yang ingin mengambil kredit rumah bersubsidi.

Pertama, pemerintah akan membayarkan selisih bunga. "Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah," kata Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).

Kedua, pemerintah juga memberikan subsidi berupa bantuan uang muka bagi masyarakat yang ingin mengambil kredit rumah bersubsidi. "Anggaran total yang disiapkan Rp1,5 triliun," ujarnya.


Beri Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat videoconfrence, Jakarta, Selasa (24/3).

Bantuan tunai tersebut akan diberikan bagi masyarakat yang telah disipilin mengikuti pedoman pemerintah dalam upaya menangani virus corona.

"Yang bisa bantu tetap mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini namun tetap mendapatkan bahan pokok terutama bagi pekerja harian," tegasnya.


Menanggung Pajak Karyawan

Pemerintah tengah juga menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan selama satu semester atau 6 bulan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

"Pada dasarnya tadi disampaikan untuk paket II stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, mencakup mengenai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah, untuk industri," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).

Selain menanggungPPh 21, pemerintah juga akan menanggung PPh Pasal 22 impor dan juga PPh 25 dengan kurun waktu yang sama yakni enam bulan. PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi.

PPh Pasal 22 merupakan peraturan pemungutan pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Sedangkan PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya.

"Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini, mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah," imbuhnya.

Menambah Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat dari sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen, dengan komponen ibu hamil Rp2,24 juta menjadi Rp3 juta per tahun dan komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun. Selain itu ada dana disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Kebijakan ini efektif dilakukan mulai April 2020.

"Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen. Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun. Komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (31/3/2020).


Sumber : https://www.merdeka.com/jabar/8-bantuan-jokowi-di-tengah-pandemi-mulai-listrik-gratis-sampai-penangguhan-kredit.html

18 komentar untuk "8 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi, Listrik Gratis sampai Penangguhan Kredit"

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. Saya memiliki 7 orang ank,3 orang masih bersekolah 1 orang putus sekolah karna tidak ada biaya,rumah mengontrak sedangkan suami supir dan saya hanya ibu rumahtangga biasa dan memiliki balita...tidak pernah mendapatkan bantuan tuk PKH atau Pra kerja.apa saya tidak layak dapat bantuan itu...setidaknya tuk melanjutkan sekolah anak saya.

    BalasHapus
  3. Kpn kami trrima bantuan tsb,,?

    BalasHapus
  4. Tolong jelaskan bagaymana cara mendapatkan pkh tsb
    Apa syarat2nya
    Dan pada siapa saya harus mendaftar

    BalasHapus
  5. Sayang nya salah sasaran...
    Yang ekonominya sudah berkecupan mendapatkan fasilitas itu..
    Sedangkan kami yang kekurangan tidak mendapatkan apa²...

    Kami harus puasa menahan lapar

    Ttd.
    Pedagang K5.

    BalasHapus
  6. Sayang nya salah sasaran...
    Yang ekonominya sudah berkecupan mendapatkan fasilitas itu..
    Sedangkan kami yang kekurangan tidak mendapatkan apa²...

    Kami harus puasa menahan lapar

    Ttd.
    Pedagang K5.

    BalasHapus
  7. Yg udah dapat PKH dapet subsidi pula sekarang dapet listrik gratis lagi enak banget ya sementara yg pake token 900 kode RIm ga dapet diskon listrik������ padahal dampak corona untuk semua orang bukan untuk yg dapet PKH aja

    BalasHapus
  8. Pa presiden yg terhormat tolong listrik yg kode RIMjuga dapet diskon karna kami sangat membutuhkan 🙏🙏

    BalasHapus
  9. Untuk pejabat tinggi negara:
    Saya tinggal di tempat mertua yang daya listriknya 1000 keatas byr listrik/bln hampir 500rb trkadang lebih krna saat itu saya bkrja diperusahaan dan gaji saya cukup utk kebutuhan perbulannnya pada thn 2018 saya sdh tdk bkrja lg sejak itu saya dagang gorengan yg penghasilan nya 70rb kadang 100rb dan saat pebruari 2020 dagangan saya sepi jgn kan penghasilan balik modal buat dagang esok saja gak cukup, lantas sampai saat ini kami kebingungan akhirnya kami jual gerobak, jual kompor utk kami brtahan hidup..
    "Tolonglah kami pedagang kecil ini, jgn dilihat dari bentuk rmh dan listriknya tapi lihat pekerjaan dan penghasilan nya... "

    BalasHapus
  10. Selama ini km yg pedagang kecil ngga pernah dapat bantuan dr pemerintah.pdhl anak saya 3,semua sekolah dan skrg suami jd pengangguran akibat ngga bisa jualan lg,buat makan pun km jual isi rumah,

    BalasHapus
  11. Klo memang ngasih bantuan tlg masak karna lantaran kpasitas 450 eh katagori b g dpt,jg stengah2,450 Watt itu mo bisnis apa..

    BalasHapus
  12. Anak saya masih sekolah dan balita,, tapi saldo thap 2 sudah kosong pas ada corona,, 😢😢

    BalasHapus
  13. Pak jokowi yang terhormat...tolong klo memberikan bantuan jangan melalui perangkat desa...karena apa??pasti tidak tepat sasaran keluarga merekalah yang pasti dapat dahulu..walao udah mampu...jadi saran saya pak jokowi hrus mebentuk tim kusus..trimakasih

    BalasHapus
  14. Tolong di tindak lanjuti oknum yg menyalah gunakan ( salah sasaran ) akan semua program yg di adakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penerima PKH dan Sejenisnya.

    BalasHapus
  15. Sebelmnya terimah ksh sy penerima manfaat dr program pkh ...alhamdulilah dpt bantuan buat anak sekolah putra sy yg ke 2 smp kls 2 tp semenjak mendpt program itu beras sy cm dpt sekali di akhir tahun 2017 klo gak slah sdh di cek brkali kali tp kata petugasnya mmg kosong sementr yg lain ttp dpt ..pdhal itu sgt km harapkan biar post beli beras di tabung buat biayain kknya yg pertama kuliah ..sy cm pekerja dekorasi photoboth yg di byr setiap ad job sj jd gak mnentu pghasilannya ...mohon bgemn mendpatkan hak sy pak

    BalasHapus
  16. Mohon maaf sebelumnya...kalo memang benar ada semua program itu bagaimana cara mendaftar nya khusus nya rumah subsidi...jujur saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah selama ini sedangkan saya hanya supir online yg pendapatan nya tidak menentu...

    Bagi yg mengerti jalur nya saya sangat berterima kasih jika saya bisa dibantu...krn saya sangat berharap bantuan untuk saat ini karena termasuk masyarakat terdampak covid 19...

    Terima kasih 🙏

    BalasHapus
  17. Ini bicara soal wabah virus dan dampak luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia
    Pikirkan dengan bijak akan bentuk bantuan ini jika ini salah sasaran dan masyarakat yg termasuk kategori hidupnya susah, pejuang rupiah yg dimana mereka lebih takut mati kelaparan ketimbang mati karena virus maka inj akan berbahaya dalam segi kepercayaan masyarakat di seluruh indonesia.pemerintah harusnya terjun langsung ke lokasi dalam memberikan bantuan jika tidak ingin terjadinya bentuk korupsi di tengah wabah covid 19 ini.
    Bukan hanya ojol, nelayan atau apapun itu yg di sebutkan, karena masih banyak dr mereka yg bekerja berdasar kan upah harian
    Lalu bagaimana nasib mereka yg kehilangan pekerjaan, apakah berdiam diri saja cukup, apakah makan tidak membutuhkan uang, lalu dari manakah sumber makanan itu di dapatkan jika bukan dari uang yg mereka cari
    Tolong pikirkan masyarakat yg lain nya karena ini merupakan tanggung jawab negara untuk kelayakan kehidupan dan bertahan nya satu masyarakat di tengah wabah virus ini
    Jika kami tidak bekerja dari mana kami sanggup membeli makan untuk anak istri kami pak presiden.
    Sampai detik inipun saya belum mendapatkan bentuk bantuan tersebut, boro boro mendapatkan bantuan... Untuk di data saja tidak sama sekali
    Salam hangat dari saya selaku masyarakat kota bandar lampung.

    BalasHapus

Posting Komentar